Pembangunan infrastruktur yang dilakukan Jokowi sering dianggap politis semata. Lalu apa tujuan pembangunan infrastruktur tersebut?
Semasa pemerintahan Presiden Joko Widodo, pembangunan pada sektok infrastruktur berkembang sangat pesat. Namun kebijakan Jokowi tersebut tidak luput dari kritik. Majunya Jokowi sebagai calon presiden di pemilu 2019, dilihat oleh beberapa pihak jika pembangunan infrastruktur bertujuan politis. Menanggapi isu tersebut Kepala Staf Presiden (KSP), mantan Jenderal TNI, Moeldoko tidak diam. Bagaimana tanggapan Panglima Moeldoko?
Dilansir dari detik.com (08/02/2019) Kepala Staf Presiden, mantan Panglima Moeldoko, menyatakan jika pembangunan infrastruktur semasa pemerintahan Jokowi sudah merata sifatnya. Menurutnya, jika memang pembanguna infrastruktur yang dilakukan Jokowi berkepentingan untuk politis semata maka pembangunan infrastruktur hanya akan dilakukan di Pulau Jawa saja.
Pembangunan Infrastruktur adalah kebijakan Jokowi yang Indonesiasentris
Menurut Moeldoko pembangunan sektor infrastruktur merupakan salah satu program Jokowi yang memang ditujukan untuk pembangunan Indonesiasentris dan tidak sebatas pada Jawasentris, dan tidak ada hubungannya dengan calon presiden. Pembangunan infrastruktur memang ditekankan ke Indonesia Timur dan Indonesia Tengah. Sehingga logikanya jika memang Jokowi hanya ingin dapat suara atau melakukan ‘return of investment’yang cepat maka hanya akan membangun infrasttuktur di Jawa saja, karena Pulau Jawa memiliki pemilih aktif tertinggi.
Alasan pembangunan infrastruktur di daerah-daerah yang terisolasi, adalah karena daerah tersebut sebelumnya memang sulit mendapatkan pelayanan kesehatan, pendidikan, dan sosial. Alasan tersebut diungkapkan oleh Moeldoko, lantaran dirinya adalah Purnawirawan TNI yang pernah bertugas lama di daerah perbatasan dan terisolasi. Pesimistis warga terisolisir terhadap Pemerintah Indonesia adalah keluhan masyarakat yang sering didengar Moeldoko selama bertugas.
Semasa pemerintahan Presiden Joko Widodo, daerah luar Jawa memang mendapatkan perhatian khusus, sebagai contoh dengan adanya pembangunan Transkalimantan dan Transpapua. Pembangunan infrastruktur luar Pulau Jawa, selain mempermudah mobilitas juga membuat masyarakat di pelosok tanah air merasa bangga dengan Indonesia sehingga menyatakan menjadi bagian dari Indonesia.
Infrastruktur yang dibangun oleh Jokowi tidah hanya pada sektor darat atau jalan, namun juga infrastruktur laut seerti pembangunan pelabuhan. Saai ini banyak pelabuhan di luar Jawa yang dibangun pemerintah. Hal tersebut tentu memberikan konstribusi besar dalam pengolahan sumber daya alam Indonesia. Sejauh ini sudah ada 19 pelabuhan laut baru dan jalan tol 928 km yang sudah terbangun dari wacana awal 1.124 km. Diluar dari hal-hal politis menjelang pemilu 2019, pembangunan infrastruktur yang dilakukan di masa pemerintahan Jokowi, memang program yang sudah direcanakannya selama ini. Sehingga apa yang diklarifikasikan oleh mantan Jenderal TNI Moeldoko tersebut dapat dipertanggungjawabkan. Masalah politis atau tidak, setidaknya infrastruktur yang baik akan mencerminkan kemajuan sebuah bangsa, juga memberikan kemudahan bagi rakyatnya.
