Kapolri mengimbau kepada pihak yang merasa menemukan kecurangan dalam pemilu 2019 untuk melaporkanya ke MK.
Kepala Polri Jendral Pol Tito Karnavian mengajak masyarakat untuk tetap sabar dan menunggu hasil perhitungan resmi Komisi Pemilihan Umum (KPU) atas pemilihan umum serentak 2019 yang dilaksanakan pada, Rabu (17/4/2019).
Tito menegaskan, Polri dan TNI sudah sepakat untuk menindak berbagai upaya inkonstituional yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat hingga berakhirnya tahapan pemilu 2019.
Kapolri mengungkapkan, partisipasi pemilih dalam pemilu 2019 sangat tinggi, hingga mencapai 80 persen dari daftar pemilih tetap. Tercatat, sekitar 190 juta masyarakat telah menggunakan hak pilihnya. “Jadi siapapun yang terpilih mendapat legitimasi yang sangat tinggi. Langkah inkonstitusional itu sama saja dengan menghianati keinginan rakyat,” ujar tito dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Politik Hukum dan Keamanan, Jakarta, Kamis (18/4/2019).
Kapolri meminta kepada semua pihak agar tidak ada mobilisasi massa dalam menyikapi pemungutan suara pemilu 2019. “kami menghimbau kepada pihak manapun untuk tidak melakukan mobilisasi massa, baik mobilisasi merayakan kemenangan ataupun mobilisasi ketidak puasan,” ujar Tito.
Selanjutnya, Tito Menyarankan, kepada pihak yang merasa keberatan tentang jalanya pemilu, untuk menggunakan mekanisme konstitusional. Jika ada dugaan pelanggaran yang dilakukan peserta pemilu, laporkan ke bawaslu.
Namun, Jika yang melanggar penyelenggara pemilu, maka laporkan ke dewan kehormatan penyelenggara pemilu. Dan jika ada pelanggaran pemilu yang terstruktur, sistematis, dan masif, maka ajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi.
Tito juga mengingatkan, bahwa Polri-TNI mampu mendeteksi jika muncul gerakan-gerakan inkonstitusional. Ia juga memastikan bahwa pihaknya akan menindak segala upaya yang menyebabkan keresahan dimasyarakat sesuai dengan aturan.
Hal senada juga diungkapkan oleh Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto yang juga turut hadir dalam konferensi pers tersebut. Ia menegaskan, bahwa aparat kemanan tidak akan memberi toleransi atas tindakan yang dapat menganggu stabilitas kemanan dan ketertiban masyarakat dalam menyikapi Pemilu 2019.
“Kami tidak akan mentolerir dan menindak tegas semua upaya yang akan menganggu ketertiban masyarakat, serta aksi-aksi inskontitusional yang merusak proses demokrasi,” tegas Panglima TNI. Selanjutnya, Panglima TNI mengucapkan terimaksih kepada seluruh prajurit TNI dan Polri serta kepada semua pihak yang telah bekerja sama dalam penyelenggaraan pemilu serentak 2019, hingga proses pemungutan suara, berjalan aman, damai dan lacar.
