Dalam pemyelenggaraan, Moeldoko menganggap semua punya tanggung jawab untuk ikut mencegah kerawanan dalam pemilu.
Jenderal (Purn.) Moeldoko meminta kepada semua pihak untuk bertanggung jawab terhadap kelancaran pemilu 2019. Banyaknya kerawanan yang terjadi pada pemilu tahun-tahun sebelumnya membuat Moeldoko meminta kepada sejumlah pihak untuk ikut mencegah kerawanan.
Menurut Moeldoko KSP, tanggung jawab bukan hanya dimiliki oleh pemerintah dan aparat keamanan saja, namun dimiliki oleh berbagai pihak.
Moeldoko menanggapi rilis Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) 2019. Ia berkata, “Ya saya pikir semua punya tanggung jawab semua parpol punya tanggung jawab, semua kontestan punya tanggung jawab, aparat juga punya tanggung jawab untuk menjaga situasi ini dengan baik,” ujar Moeldoko setelah mengikuti acara pemaparan IKP 2019 yang diadakan oleh Bawaslu di Kantor Bawaslu, Sarinah, Jakarta (09/4/2019).
Jenderal Moeldoko (Purn) juga mengatakan bahwa dalam penyambutan pemilu, pemerintah dan aparat keamanan telah membuat berbagai strategi untuk mencegah sekaligus mempersiapkan segala kemungkinan yang terjadi. Adanya IKP 2019 dari Bawaslu juga dianggap Moeldoko akan memudahkan dan melancarkan pemerintah dan lembaga terkait dalam rangka mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan.
“Menko Pulhukam sudah bersinergi untuk memitigasi semua situasi itu, ya jadi tadi sangat bagus semua data-data itu (IKP 2019), dari kami sendiri akan melakukan mitigasi terhadap situasi yang mungkin terjadi,” Jelas Moeldoko.
Adanya kekhawatiran atas kerawanan dalam pemilihan umum presiden 2019, dianggap menjadi sesuatu yang tidak perlu oleh Moeldoko. Karena pemerintah dan aparat telah mempersiapkan semuanya dengan matang. Semua pihak juga berharap pemilu 2019 kali ini akan dilaksanakan dengan aman, damai, dan jujur. Hal tersebut terbukti pada penyelenggaraan pemilu pada putaran sebelumnnya. Meskipun masih terjadi beberapa kerawanan, namun pemerintah terus melakukan berbagai evaluasi.
“Jadi, jangan hanya diserahkan kepada pemerintah tapi juga harus diserahkan kepada semua stakeholder untuk menjaga semuanya,” kata Kepala Staf Kepresidenan tersebut. “Apalagi, aparat keamanan sudah menyiapkan antisipasi-antisipasi terhadap kemungkinan-kemungkinan situasi yang akan terjadi. Pengamanan sudah dijalankan, berikutnya latihan-latihan untuk menghadapi situasi dijalankan. Komando pengendalian yang ketat, yang terkoordinasi, saya pikir semua sudah berjalan,” lanjut Moeldoko. Seperti yang dirilis oleh BeritaSatu.com, Bawaslu telah merilis Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) dengan rata-rata skor IKP nasional sebesar 49,63. Di Indonesia, terdapat 16 provinsi yang memiliki skor IKP berada di atas skor rata-rata IKP nasional, yakni Papua (55,08), Aceh (50,27), Sumatera Barat (51,72), Kepulauan Riau (50,12), Jambi (50,17), Bengkulu (50,37), Banten (51,25), Jawa Barat (52,11), Jawa Tengah (51,14), dan Daerah Istimewa Yogyakarta (52,67). IKP tersebut menjadi salah satu sumber data yang akan digunakan dalam rangka menjalankan pemilihan umum capres 2019 yang aman, tentram, dan adil.
