PLTA Sungai Kayan siap dibangun di Kalimantan Utara. Megaproyek ini berkapasitas 9.000 MW.
Megaproyek PLTA siap dibangun di wilayah Sungai Kayan, Kalimantan Utara. Pemerintah juga telah menandatangani MoU dengan sejumlah pihak terkait proyek pembangunan pembangkit listrik tenaga air (PLTA) Sungai Kayan. Penandatanganan MoU dilakukan di Kantor Staf Presiden, Gedung Bina Graha, Jakarta.
Penandatanganan PLTA Sungai Kayan dikawal langsung oleh Kepala KSP, Moeldoko
Pembangunan PLTA Sungai Kayan (kaltara.prokal.co)
Dilansir dari era.id, Moeldoko mengungkapkan bahwa perjanjian yang ditandatangani meliputi tiga proyek strategis nasional di Kalimantan Utara. Ketiga proyek strategis tersebut adalah pembangunan PLTA dengan kapasitas 9.000 MW, pembangunan pelabuhan, serta pembangunan kawasan industri.
“Jadi, tiga kegiatan besar itu sekaligus dalam satu kawasan terintegrasi,” ujar Moeldoko, Kamis (15/8/2019).
“Hari ini, sebuah realisasi dari apa yang sekian lama telah diperjuangkan oleh Pak Gubernur (Kalimantan Utara, Irianto Lambrie),” tambahnya lagi.
Gubernur Kalimantan Utara, Irianto Lambrie juga memberikan keterangan terkait pembangunan PLTA Sungai Kayen tersebut. Ia mengungkapkan, PLTA Sungai Kayan akan dibangun di atas lahan seluas 12.000 hektare. Kapasitas energi 9.000 megawatt itu akan disokong oleh lima bendungan yang nantinya dibangun secara bertahap.
Bendungan pertama diperkirakan dapat menghasilkan listrik sebesar 900 megawatt. Setelah bendungan pertama jadi, akan disusul bendungan kedua, yang memiliki kapasitas 1.200 megawatt. Bendungan ketiga dan keempat nantinya masing-masing dapat menghasilkan 1.800 megawatt, bendungan kelima berkapasitas 3.200 megawatt.
“Sehingga jumlah keseluruhan itu 9.000 megawatt. Ini akan menjadi yang terbesar di Indonesia, bahkan ASEAN. Karena kita tahu PLTA terbesar itu Sungai Asahan yang menghasilkan 600 megawatt,” ujar Irianto.
Penandatangan MoU yang dilakukan di Kantor KSP merupakan lanjutan dari inisiasi pembangunan oleh PT Kahayan Hydro Energy sejak 2009. “Pada 31 Oktober 2018, ditandatangani kontrak kerja sama di ruangan ini (KSP), antara PT Kahayan Hydro Energy dengan China Power. Dan hari ini dilanjutkan penandatanganan pelaksanaan proyek,” jelas Irianto.
Berdasar Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2018, tambah Irianto, pembangunan megaproyek ini telah ditetapkan sebagai proyek strategis nasional. Oleh karena itu progres laju proyek ini akan dilaporkan secara periodik kepada presiden.
“Hubungan dengan KSP yang dipimpin Pak Moeldoko adalah tugas beliau untuk mengawasi, mengevaluasi, dan mencegah adanya hambatan-hambatan. Beliau sudah menugaskan salah satu deputi untuk terus memonitor proyek pembangunan ini,” ujar Gubernur Kaltara.
Penandatanganan MoU ini juga dihadiri sejumlah pihak terkait, seperti PT China Power, PT Pelindo IV, hingga PT Adhi Karya.
