APBN harus menjadi stimulus untuk perubahan ekonomi yang berkualitas.
Dalam rapat terbatas yang dilaksanakan di Kantor Kepresidenan pada hari ini. Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan, Anggaran Pendapatan Belanja (APBN) akan difokuskan pada penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) dan Perlindungan Sosial. Selain itu, Presiden juga meminta APBN 2020 juga dapat menjadi katalis bagi investasi dan Ekspor.
Menurut Jokowi, penguatan SDM dan perlindungan sosial penting untuk dilakukan agar dapat terintegrasi dengan pembangunan insfratruktur yang telah dilakukan. Selain itu, investasi dan ekspor juga dipandang Jokowi sebagai kunci dalam peningkatan perekonomian Indonesia.
“saya ingatkan, yang pertama untuk kesinambungan pembangunan kita harus berfokus pada penguatan SDM dan perlindungan sosial,” Ujar Jokowi.
APBN 2020 yang akan disusun nantinya akan memberikan pertumbuhan ekonomi yang merata dan berkeadilan. Integrasi pembangunan pun harus dilakukan melalui perencanaan anggaran tersebut. Selain itu, Presiden juga meminta agar penyusunan APBN 2020 dilakukan secara detil, serta program-program yang terdapat dalam APBN harus dapat dilaksanakan dan terukur.
Selanjutnya, untuk menghadapi tantangan perekonomian dunia pada 2020, Jokowi mengingatkan untuk meningkatkan daya saing Perekonomian Indonesia. Presiden juga menekankan agar APBN 2020 harus bisa menstimulasi peningkatan investasi dan ekspor.
“APBN 2020 harus mampu menstimulasi bagi investasi dan ekspor, serta menjadi menjadi stimulus untuk perubahan ekonomi yang berkualitas,”terang Jokowi.
Menurut Jokowi, investasi dan ekspor merupakan dua hal penting dalam peningkatan daya tahan serta daya saing ekonomi Indonesia, agar dinamika ekonomi dunia yang terus berubah dapat diantisipasi.
Dalam beberapa penyataan, Jokowi juga menyampaikan, pada tahun 2020, pemerintah akan memulai program tiga kartu saktu, yaitu, Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah, Kartu Pra Kerja dan Kartu Sembako Murah.
Dalam rapat terbatas tersebut, turut hadir, Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasuiton, Menteri Koordinator bidag Politik Hukum dan Keamanan, Wiranto, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan, sejumlah Menteri Kabinet Kerja serta Kapolri Jendral Pol Tito Karnavian.
