Pernyataan Arief Poyuono untuk menolak membayar pajak mendapatkan reaksi dari berbagai pihak, salah satunya Menteri Ekonomi.
Baru-baru ini keluar statement aneh dari, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Arief Poyuono yang mengajak bagi siapa saja pendukung paslon 02 Prabowo-Sandi agar tidak usah membayar pajak. Hal tersebut dikemukakan Poyuono sebagai salah satu protes atas penolakannya terhadap hasil penghitungan suara pemilu yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Hal tersebut kemudian mendapat tanggapan dari berbagai pihak.
Tanggapan Menteri Ekonomi Terhadap Ajakan Boikot Pajak
Menangapi hal tersebut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan jika dirinya tidak khawatir atas boikot bayar pajak yang diserukan Arief Puyono. Menurutnya Indonesia sudah mempunyai hukum yang jelas berkaitan dengan perpajakan, hal tersebut juga sudah terdapat dalam Undang-Undang.
Sri Mulyani menambahkan jika setiap warga negara yang memiliki hak, juga memiliki kewajiban yang harus dilakukan, yaitu adalah membayar pajak. Sehingga negara dapat tetap bisa menyelenggarakan sistem kenegaraanya.
“Kalau anda tanya, uang pajak untuk apa, untuk segala macam, dari mulai jalan raya, sekolah, rumah sakit, kita bicara air listrik. Seluruh aparat, termasuk DPR, partai politik pun juga mendapat APBN jangan lupa, karena mereka mendapatkan per kepala. Jadi kalau enggak mau membayar pajak, masa negaranya enggak jalan,” ungkap Sri Mulyani seperti dilansir dari okezone, Kamis (16/05/19).
Berdasarkan pernyataan yang dikemukakan Sri Mulyani tersebut, membuat dirinya tidak khawatir dan terlalu berpikir mengenai hal tersebut. Pernyataan Arief Puyono yang mengajak masyarakat tidak membayar pajak kemudian ditanggapi lebih keras oleh juru bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf Amin, Arya Sinulingga yang mengatakan agar seluruh anggota DPR RI dari fraksi Gerindra tidak diberikan gaji, dikarenakan gaji mereka didapatkan dari pajak.
“Yang pasti, kalau gitu kita minta DPR RI jangan kasih gaji kepada anggota DPR dari Gerindra, dan juga jangan dikasih THR karena dia hidup dari pajak,” seru Arya Sinulingga dilansir dari okezone, Kamis (16/5/2019).
[artikel number=3 tag=”menteri-ekonomi, sri-mulyani”]
Arya menghimbau agar anggota DPR yang tidak berhak mendapatkan gaji mulai dari ketuanya hingga sampai bawahan-bawahannya, tidak terkecuali staf pendukungnya. Dirinya mengingatkan agar sekretariat DPR RI dan MPR RI tidak usah membayar gaji anggota fraksi dari Gerindra juga seluruh staf pendukungnya.
Lebih lanjut Arya mengatakan agar seluruh kader Gerindra tidak melewati jalan raya hingga tol, dan transportasi-transportasi umum yang dibangun menggunakan uang pajak masyarakat Indonesia.
Perlu diketahui, jika pajak yang dibayarkan ke negara pada akhirnya juga dinikmati oleh masyarakatnya melalui berbagai fasilitas seperti lampu jalan, , jalan aspal, transportasi umum dan lain sebagainya. Katanya intelektual, tapi kok ajak boikot pajak?
