Setelah Mahkamah Konstitusi (MK) memberikan keputusan final, Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk kedua kalinya mengesahkan Jokowi Widodo (Jokowi) sebagai presiden Indonesia periode 2019-2024. Berikut langkah Jokowi ketika menjabat kembali.
Masyakakat Indonesia akan menduga-duga, apa saja langkah Jokowi selama 5 tahun kedepan, apakah infrastruktur menjadi prioritas, beberapa pertanyaan tersebut nampaknya yang akan menjadi slentingan beberapa waktu ke depan ini.
Infrastruktur, Langkah Jokowi Setelah Terpilih Kembali
Pembangunan infrastruktur nampaknya masih menjadi pekerjaan rumah pemerintahan Jokowi ke depannya. Sebagaimana pemerintahan sebelumnya, Jokowi sudah banyak melakukan pembenahan infrastruktur baik di Pulau Jawa dan di luar Jawa.
Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2018 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, Jokowi telah memasukkan 65 ruas tol sebagai proyek strategis.
Proyek strategis ruas tol Jokowi, memang ada beberapa yang
sudah beroperasi penuh, namun juga masih ada yang beroperasi sebagian, sedang
masa konstruksi, pengadaan lahan, dan yang belum mendapatkan investor.
Berdasarkan data Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) yang dilansir dari detikFinance,
Senin (1/7/2019), saat ini sudah ada 10 ruas yang sudah beroperasi penuh, 7
ruas beroperasi sebagian, 24 ruas sedang dalam tahap konstruksi, 10 ruas dalam
tahap pengadaan lahan, dan 14 ruas tol masih dalam tahap persiapan atau belum
mendapatkan investor.
Selain itu pada bidang ekonomi juga banyak pihak menanti manuver-manuver yang akan dilakukan Jokowi ke depannya. Berkaitan dengan hal tersebut maka sepenuhnya akan tergantung dari formasi kabinet Jokowi.
Apabila Jokowi salah dalam memilih kabinet dan terlalu banyak memilih tim ekonomi dari kalangan politikus, maka hal tersebut dapat direspons negatif oleh pasar.
Sebagaimana yang diungkapkan Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Bhima Yudhistira, persoalan defisit transaksi berjalan (current account deficit/CAD) adalah pekerjaan yang harus dibenahi oleh pemerintahan jokowi mendatang
Substitusi impor bahan baku dan barang modal harus didorong dengan upaya konkret, selain itu juga diperlukan regulasi terhadap peredaran barang impor di e-commerce. Yudhistira menyatakan jika 90% lebih barang di e-commerce adalah barang impor. Hal tersebut tentu akan menyebabkan defisit, dan berimbas negatif bagi usaha kecil.
[artikel number=3 tag=”Jokowi, Presiden-RI, presiden”]
Kemudian berkaitan dengan investasi di Indonesia yang sampai sekarang ini masih lemah, Yudhistira menyatakan agar perizinan yang ruwet antara OSS dan daerah segera dibenahi. Selain itu pemerintah juga harus bersungguh-sungguh memberikan insentif pajak.
Langkah Jokowi dalam lima tahun ke depan nampaknya sudah tidak main-main kembali. Mengingat pada periode pertama cukup untuk sekadar mencoba-coba. Berkaitan dengan kabinet yang sudah ada, harapannya Jokowi sudah tidak terlalu banyak pasang-copot menteri.
