Terdapat beberapa permasalahan investasi di Indonesia yang menghambat laju pertumbuhan ekonomi.
Permasalahan investasi di Indonesia hingga saat ini masih menjadi momok bagi para investor yang ingin menanamkan modalnya di dalam negeri. Sehingga sudah seharusnya pemerintah mencari solusi, bagaimana meningkatkan investasi agar ekspor juga meningkat.
Terdapat berbagai permasalahan investasi di dalam negeri yang memang sudah menjadi permasalahan menahun. Maka dari itu sudah saatnya bagi kita untuk membenahi, bukan hanya saling tuding dan saling menyalahkan.
Berikut Permasalahan Investasi di Indonesia
1.Birokrasi yang Ribet
Salah satu hal penghambat investasi adalah adanya persoalan birokrasi yang menyulitkan. Penyederhanaan regulasi Indonesia melalui penguatan koordinasi antarkementerian adalah hal yang dibutuhkan untuk meningkatkan investasi.
Sehingga kebutuhan berkonsultasi antar pemangku kepentingan,
termasuk juga dengan investor asing, dalam proses pembuatan kebijakan perlu
dilakukan. Komunikasi tersebut dapat meningkatkan transparansi, meyakinkan
investor, hingga menghindari ketidakpastian hukum dan berbagai dampak yang
merugikan.
2. DNI yang Tidak Jelas
Salah satu kebijakan yang dikeluarkan pemerintah yang belum memiliki keselasan adalah soal kebijakan investasi, salah satunya adalah Daftar Negatif Investasi (DNI).
Terdapat keterlambatan serta ketidakpastian berkaitan dengan revisi DNI. Meskipun wacana revisi terhadap DNI dilakukan pemerintah pada tahun 2019 lalu. Namun masih saja banyak mengundang kontroversi, salah satunya adalah dominasi asing yang berinvestasi di Indonesia.
3. Peraturan yang Mengambang
Berkaitan dengan penghapusan ketentuan mengenai status
penanaman modal asing dalam perseroan terbuka, kemudian memunculkan ketidakpastian
apakah DNI berlaku terhadap perseroan-perseroan terbuka atau tidak.
Seingga antara BKPM dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) harus menerbitkan
peraturan untuk mengklarifikasi defenisi portofolio investasi (pada apa DNI
tidak berlaku). Sehingga terdapat mekanisme resmi untuk mengkonfirmasi klasifikasi
dari investasi tersebut.
4. Lamanya Proses
Berkaitan dengan proses birokarasi yang sudah dijelaskan di atas, sebagai contoh adalah proses aplikasi investasi di BKPM. Meskipun BKPM telah berkomitmen mengeluarkan persetujuan investasi baru dalam tempo dua hari kerja (sejak pengajuan aplikasi yang lengkap), namun dalam praktiknya sulit untuk dicapai.
Proses persetujuan investasi baru dapat memakan waktu hingga 1-2 minggu. Maka apabila tidak ada perbaikan yang signifikan dalam pelayanan, tidak heran jika banyak investor mundur sebelum memulai suatu usahanya di Indonesia.
[artikel number=3 tag=”Bisnis, investasi, Ekonomi”]
5. Transparasi Informasi
Kemudian satu hal yang penting dan sering diabaikan adalah berkaitan dengan informasi mengenai kebijakan-kebijakan baru. Berkaitan dengan regulasi, masih banyak kebijakan yang tidak dipublikasikan.
Sehingga BPKM diharapkan kedepannya lebih transparan, untuk mempublikasikan kebijakan agar mudah diakses oleh para investor. Meskipun sepele jika hal kecil tersebut tidak dibenahi maka hanya akan membuat larus semua permasalahan investasi di Indonesia ke depannya.
