Home ยป Permasalahan Investasi di Indonesia yang Harus Segera Tuntas

Permasalahan Investasi di Indonesia yang Harus Segera Tuntas

by Kambali Mansur
0 comment

Terdapat beberapa permasalahan investasi di Indonesia yang menghambat laju pertumbuhan ekonomi.

Permasalahan investasi di Indonesia hingga saat ini masih menjadi momok bagi para investor yang ingin menanamkan modalnya di dalam negeri. Sehingga sudah seharusnya pemerintah mencari solusi, bagaimana meningkatkan investasi agar  ekspor juga meningkat.

Terdapat berbagai permasalahan investasi di dalam negeri yang memang sudah menjadi permasalahan menahun. Maka dari itu sudah saatnya bagi kita untuk membenahi, bukan hanya saling tuding dan saling menyalahkan.

Berikut Permasalahan Investasi di Indonesia

1.Birokrasi yang Ribet

Salah satu hal penghambat investasi adalah adanya persoalan birokrasi yang menyulitkan. Penyederhanaan regulasi Indonesia melalui penguatan koordinasi antarkementerian adalah hal yang dibutuhkan untuk meningkatkan investasi.

Sehingga kebutuhan berkonsultasi antar pemangku kepentingan, termasuk juga dengan investor asing, dalam proses pembuatan kebijakan perlu dilakukan. Komunikasi tersebut dapat meningkatkan transparansi, meyakinkan investor, hingga menghindari ketidakpastian hukum dan berbagai dampak yang merugikan.
 

2. DNI yang Tidak Jelas

Salah satu kebijakan yang dikeluarkan pemerintah yang belum memiliki keselasan adalah soal kebijakan investasi, salah satunya adalah Daftar Negatif Investasi (DNI).

Terdapat keterlambatan serta ketidakpastian berkaitan dengan revisi DNI. Meskipun wacana revisi terhadap DNI dilakukan pemerintah pada tahun 2019 lalu. Namun masih saja banyak mengundang kontroversi, salah satunya adalah dominasi asing yang berinvestasi di Indonesia.

Banyak Peraturan yang Harus Dibenahi untuk Memajukan Investasi (bitcoinist.com)

3. Peraturan yang Mengambang

Berkaitan dengan penghapusan ketentuan mengenai status penanaman modal asing dalam perseroan terbuka, kemudian memunculkan ketidakpastian apakah DNI berlaku terhadap perseroan-perseroan terbuka atau tidak.
 
Seingga antara BKPM dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) harus menerbitkan peraturan untuk mengklarifikasi defenisi portofolio investasi (pada apa DNI tidak berlaku). Sehingga terdapat mekanisme resmi untuk mengkonfirmasi klasifikasi dari investasi tersebut.

4. Lamanya Proses

Berkaitan dengan proses birokarasi yang sudah dijelaskan di atas, sebagai contoh adalah proses aplikasi investasi di BKPM. Meskipun BKPM telah berkomitmen mengeluarkan persetujuan investasi baru dalam tempo dua hari kerja (sejak pengajuan aplikasi yang lengkap), namun dalam praktiknya sulit untuk dicapai.

Proses persetujuan investasi baru dapat memakan waktu hingga 1-2 minggu. Maka apabila tidak ada perbaikan yang signifikan dalam pelayanan, tidak heran jika banyak investor mundur sebelum memulai suatu usahanya di Indonesia.


5. Transparasi Informasi

Kemudian satu hal yang penting dan sering diabaikan adalah berkaitan dengan informasi mengenai kebijakan-kebijakan baru. Berkaitan dengan regulasi, masih banyak kebijakan yang tidak dipublikasikan.

Sehingga BPKM diharapkan kedepannya lebih transparan, untuk mempublikasikan kebijakan agar mudah diakses oleh para investor. Meskipun sepele jika hal kecil tersebut tidak dibenahi maka hanya akan membuat larus semua permasalahan investasi di Indonesia ke depannya.

You may also like

Leave a Comment