Home » 5 Amanat PBNU untuk Jokowi-Ma’ruf Jika Terpilih Menjadi Presiden dan Wakil Presiden

5 Amanat PBNU untuk Jokowi-Ma’ruf Jika Terpilih Menjadi Presiden dan Wakil Presiden

by admin
0 comment

Amanat yang disampaikan PBNU kepada jokowi-Ma’ruf merupakan implementasi dari dua amanat yang diemban oleh NU sejak didirikan.

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siradj menyampaiakan 5 amanat kepada Joko widodo-Ma’ruf Amin apabila nantinya sudah sah menjadi presiden dan wakil presiden, Amanat ini disampaikan langsung kepada calon wakil Presiden nomor urut 01 Ma’ruf Amin, Senin (22/4/2019).

Said mengatakan, ada dua amanat yang diemban oleh NU sejak didirikan.  Yang pertama adalah amanat keagamaan (diniyah) dan yang kedua adalah amanat kebangsaan (wathaniyyah). Oleh karenanya, NU memandang perlu untuk melakukan langkah strategis untuk meraih cita-cita membangun nusantara yang maju, bermartabat dan berperadaban mulia.

Berikut amanat Pengurus Besar Nahdlatul Ulama kepada Jokowi-Ma’ruf sebagaimana yang disampaikan Said Aqil Siradj di Kantor PBNU, Jakarta.

Ketua PBNU Said Aqil Siradj (Pcnu-pamekasan.or.id )

Dilansir tempo.co, kelima amanat tersebut adalah :

Amanat pertama dalam bidang pendidikan. Mengutamakan pembangunan manusia yang berfokus pada pendidikan karakter. Salah satunya dengan memberikan perhatian khusus kepada lembaga pendidikan pesantren yang merupakan basis pendisikan islam moderat.

Said mengungkapkan, agar upaya ini dapat tercapai, merujuk pada hasil Musyawarah Nasional NU di Lombok yang dilaksanakan pada tahun 2017  adalah dengan diangkatnya Menteri urusan Pesantren. Said menilai hingga kini, Pesantren belum pernah mendapat peran strategis di bawah Kementerian Agama.

Kedua, memfokuskan pembangunan manusia yang berbasis dengan nilai-nilai transformatif. Upaya ini dapat dicapai dengan menilik kembali bentuk kurikulum dalam pendidikan. Terkhusus pada pendidikan keagamaan yang menitikberatkan pada peningkatan moralitas dengan menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai tauladan, dan harus dipastikan tidak boleh ada nilai yang menyimpang dari anti-moderatisme dan menyimpang dari nilai-nilai ajaran Islam Aswaja.

Ketiga, melakukan pemerataan ekonomi dan bukan hanya menekankan pertumbuhan ekonomi. Gagasan redistribusi aset yang pernah direkomendasikan oleh Munas NU tahun 2017 dan telah dilaksanakan pemerintahan Jokowi kala itu, perlu untuk di tingkatkan lagi. Pemerintah harus mengupayakan berbagai langkah strategis untuk menurunkan angka kemiskinan.

Keempat, mendorong percepatan pelaksanaan gagasan ekonomi keumatan dan ekonomi islam. Pendorongan sektor ekonomi keumatan sangat penting untuk segera diimplementasiakan lantaran Indonesia menjadi negara dengan penduduk muslim terbanyak didunia.

Kelima, membangun iklim kehidupan berbangsa dan bernegara serta situasi politik yang lebih teduh dan berasaskan pada nilai nilai transformatif. Berbagai upaya pengingkaran terhadap ideologi negera harus ditindak secara tegas. Pemerintah juga harus lebih berhati-hati terhadap kelompok yang ingin mengganti ideologi negara, serta pemerintah harus lebih selektif dalam mengeluarkan izin pendirian organisas massa dan segala bentuk perkumpulan lain yang memiliki potensi untuk bergerak keranah tersebut.

You may also like

Leave a Comment