KSP Moeldoko angkat memberi klarifikasi soal isu KPPS yang meninggal akibat diracun.
Berkaitan isu yang beredar soal kematian petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang meninggal akibat diracun, Kepala Staf Presiden Moeldoko menegaskan jika tidak ada petugas KPPS yang meninggal secara tidak wajar. Moeldoko juga menghimbau agar masyarakat tidak terpancing dengan berita hoax petugas KPPS diracun tersebut.
Berbagai Tanggapan Soal Hoax Petugas KPPS Diracun
“Bahwa tidak ada kematian yang seperti diberitakan. Ada kematian yang
tidak wajar yang dicurigai ada racun, tetekbengek, Ini sebuah
pernyataan yang sesat,” kata Moeldoko, dilansir dari Detik News, Selasa,
(14/05/19).
Moeldoko
menegaskan jika berita KPPS yang meninggal diracun adalah hoax yang tidak dapat
dipertanggungjawabkan. Kematian para petugas KPPS sebenarnya dapat dibuktikan melalui
riwayat medisnya. Moeldoko beranggapan berita tersebut hanya akan semakin
memperkeruh keadaan pasca pemilu.
Perlu diketahui, sampai saat ini tercatat 469 petugas KPPS dilaporkan meninggal dunia, dengan 4.602 petugas KPPS yang sakit. Sehingga total petugas yang sakit dan meninggal dunia adalah 5.071 orang.
Berkaitan dengan hal tersebut, Menteri Kesehatan Nila F
Moeloek menyatakan pihaknya telah melakukan audit terkait banyaknya petugas KPPS
yang meninggal. Kemudian dapat diketahui data berkaitan profil petugas KPPS,
sehingga dapat diketahui penyebab kematiannya.
Nila menyatakan jika kematian yang
terjadi di rumah sakit sebesar 39%. Data tersebut diperolehnya setelah
melakukan audit dari 25 provinsi di Indonesia. Jumlah kematian terbanyak ada
pada wilayah di Jakarta dan Banten.
“Kemudian kematian ini dari kelompok umur kita bisa
melihat sebesar 54% berusia di atas 50 tahun, bahkan mencapai usia 79 tahun.
Jadi memang artinya yang meninggal kebanyakan pada usia yang tua, maupun ada
usia yang muda,” ungkap Nila.
terdapat berbagai faktor penyebab kematian petugas KPPS. Penyebab medis dari
meninggalnya petugas paling banyak adalah karena penyakit jantung, stroke, dan
hipertensi.
Sehingga menurut Nila, soal desakan autopsi terhadap petugas KPPS yang meninggal, tidak perlu repot-repot dilakukan jika sudah mengetahui riwayat medis dari para petugasnya. Namun jika ada permintaan dari pihak keluarga atau Polri untuk melakukan autopsi maka timnya akan segera bergerak. Hingga sampai saat ini belum ada permintaan autopsi dari pihak keluarga ataupun Polri.
[artikel number=3 tag=”moeldoko, kpps, pemilu, ksp”]
Kematian dari para petugas KPPS memang PR bagi pelaksana
pemilu kedepannya. Menurut Moeldoko,
tenaga KPPS ke depannya sebelum menjalankan tugas harus melalui prosedur cek
kesehatan, pemerintah juga telah menerima tragedi tersebut untuk perbaikan ke
depannya.
“Sekarang ini sepertinya cek kesehatannya masih belum baik sehingga
seolah-olah, bukan seolah-olah, hanya pernyataan dari puskesmas. Pernyataan
yang bersifat dinyatakan sehat. Kalau penyakitnya penyakit dalam kan puskesmas
tidak bisa melihat. Nanti ke depan perlu dipikirkan ada recovery yang
semakin baik ya,” ujarnya.
Hoax petugas
KPPS diracun sebainya tidak dipolitisasikan untuk mengangkat isu baru. Marilah
kita menganggap hal tersebut sebagai tragedi dan pembelajaran demokrasi di
Indonesia ke depannya agar lebih baik lagi.
