Moeldoko menilai orang yang berpandangan negatif terhadap pembangunan yang dilakukan pemerintah, hanya mementingkan diri sendiri.
Dalam masa ahkir jabatan preiden periode 2014-2019, presiden Joko Widodo (JOKOWI) terus menggenjot pembangunan insfratuktur, guna meningkatkan ekonomi masyarakat, namun massifnya pembangunan insfratuktur yang dilakukan pemerintah acapkali dipandang negatif oleh sejumlah pihak, ada juga yang berpendapat bahwa pembangunan insfratruktur yang dilakukan, tidak berdampak secara positif bagi kehidupan masyarakat.
Moeldoko menyikapi banyaknya pandangan miring yang ditujukan kepada pemerintah
Menyikapi banyaknya pandangan miring yang belakangan ini banyak dilontarkan ke pemerintah, Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko menganggap, yang berfikiran negatif terhadap pemerintah adalah orang orang yang tidak memikirkan kepentingan masyarakat, dan hanya mementingkan diri sendiri.
Moeldoko (tengah) saat menghadiri diskusi milenial 2045 di unhas, Makassar, Sulawesi Selatan selasa(27/2/2018). (makassar.tribunnews.com )
Dalam sebuah acara diskusi di Jakarta, Jumat (8/2/2019) lalu, moeldoko menyampaikan bahwa banyak daerah di Indonesia yang menyatakan bahwa presiden jokowi adalah bapak Insfratuktur Indonesia, hanya sedikit saja orang yang mengkritisi pembangunan insfratuktur.
Mantan panglima TNI pada masa SBY ini juga mencatat, ada Sembilan isu terkait pembangunan insfratuktur yang seringkali diangkat kepermukaan.
Salah satu pandangan miring yang kerap kali muncul adalah pembangunan insfratuktur yang tidak memberikan dampak positif kepada masyarakat, dan menganggap pemerintah hanya melakukan pencitraan melalui pembangunan tersebut.
Tentang pandangan ini pernah diucapkan oleh Fary Djemi Francis yang juga merupakan ketua komisi V DPR, ia mengatakan maraknya pembangunan insfratuktur dimedia merupakan bagian dari pencitraan. Hal tersebut ia sampaikan dalam sebuah diskus yang diadakan oleh Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) dijakarta, jum’at (11/5/2018).
Pandangan berbeda disampaikan oleh moeldoko, ia menilai, kalau pembangunan insfratuktur hanya dalam rangka menaikkan elektabilitas pada saat pemilu 2019 mendatang, maka pembangunan tak perlu dilakukan diseluruh wilayah Indonesia.
“itu cukup di pulau jawa yang mempunyai jumlah penduduk terbesar”. Ungkap moeldoko.
“Masa iya seorang presiden berpikir seperti itu ? yang dilakukan oleh negarawan adalah berpikir mengurus Negara ini dari ujung ke ujung. Bukan hanya nyanyian sambung menyambung menjadi satu, dari dulu hanya nyanyian, sekarang dijadikan fakta”, lanjutnya.
Selain itu ada juga yang berpendapat bahwa pemerintah terlalu fokus dalam membangun jalan tol. Massif nya pembangunan tol yang dilakukan pemerintah, seperti yag dilakukan diwilayah utara pulau jawa, mengakibatkan kerugian bagi pedagang.
Menurut moeldoko, capian pembangunan yang dilakukan pemerintah bukan hanya terfokus pada tol, banyak pembangunan lain yang sudah dilakukan, mulai dari pelabuhan, bandara, hingga berbagai fasilitas sosial lainya. Pemerintah juga memiliki kebijakan untuk mengakomodasi para pelaku UMKM untuk membuka usaha di rest area.
“ini sedang kita kerjakan, sehingga mereka yang dulu dilewati jalan yang lama tidak merasa di tinggalkan “, ungkapnya.
selain dua tudingan diatas, ada juga yang berpikiran pembangunan insfratuktur yang dikerjakan pemerintah tidak menciptkan lapangan kerja, dan justru membuat utang Negara semakin menumpuk.
Selanjutnya, rendahnya penggunaan fasilitas yang telah selesai dibangun; BUMN merugi karena pembangunan insfratuktur; pihak swasta tidak kebagian jatah pembangunan insfratuktur; hingga penundaan pembangunan insfratuktur.
Moledoko menegaskan, semua serangan yang ditujukan kepada pemerintah hanya isu,
“ini isu” tuturnya.
